Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Sikap Presiden Bukti UN adalah Persoalan Poli
BSNP: UN Ulang Bukan Ujian Perbaikan!
Jumat, 8 Januari 2010 | 15:26 WIB
RADITYA HELABUMI/KOMPAS IMAGES
Ilustrasi: Siswa boleh mengulang semua atau sebagian saja dan kelak yang akan dipakai adalah tertinggi sebagai nilai UN tersebut.
TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain ujian utama, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2010 juga akan menggelar UN susulan dan UN ulang. Masyarakat perlu lebih jelas mengetahui hal tersebut.

Hanya siswa yang nilainya di bawah 5,5 saja berhak mengulang, karena UN ulang bukan untuk perbaikan nilai yang di atas atau sama dengan standar nilai UN, yaitu 5,5.
-- Ketua BSNP Djemari Mardapi

Demikian seperti dikatakan oleh Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam keterangan pers seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI SBY di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (7/1/2010).

Mendiknas mengatakan, UN susulan diberikan kepada siswa yang berhalangan karena sakit atau sebab-sebab lainnya, sedangkan UN ulang diadakan untuk siswa yang tidak lulus. Siswa diberikan jeda waktu selama satu bulan untuk mempersiapkan diri melakukan UN ulangan tersebut.

"Yang diulang boleh mata pelajaran yang tidak lulus, atau boleh mata pelajaran secara keseluruhan. Dengan adanya ujian utama, UN susulan dan UN ulang ini, insya Allah sudah mengakomodasi apa yang menjadi perhatian, concern masyarakat secara keseluruhan terkait UN," ujar Nuh.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi menuturkan, UN ulang memang diberikan sebagai "hak" bagi siswa yang tidak lulus UN. Syaratnya, kata dia, seperti yang dikatakan oleh Mendiknas.

"Nanti akan dilihat nilai mata pelajaran yang tidak lulus. Hanya siswa yang nilainya di bawah 5,5 saja yang berhak mengulang. Sekali lagi, UN ulang ini bukan untuk perbaikan nilai yang di atas atau sama dengan standar nilai UN, yaitu 5,5," kata Mardapi dihubungi oleh Kompas.com di Jakarta, Jumat (8/1/2010).

Sebetulnya, tambah Mardapi, siswa boleh mengulang semua atau sebagian saja. Hal tersebut, menurutnya, sah karena kelak yang akan dipakai adalah tertinggi sebagai nilai UN tersebut. Nilai hasil UN terdahulu, kata dia, otomatis gagal dan tidak bisa dipakai lagi.

Sikap Presiden Bukti UN adalah Persoalan Poli
Sikap Presiden Bukti UN adalah Persoalan Politik
Jumat, 8 Januari 2010 | 13:18 WIB
DHONI SETIAWAN/KOMPAS IMAGES
Ilustrasi: Jimmy Paat mengatakan, sudah 7 tahun UN diungkap, bahkan sampai jenuh melihat media yang tak henti membahasnya, toh nyatanya, Presiden seperti tidak juga mendengar dengan benar kemauan masyarakat.
TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pemerhati pendidikan yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan meminta ketegasan posisi Presiden tentang Ujian Nasional (UN). Kebijakan UN yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir tidak didasarkan atas pertimbangan pendidikan, tetapi kekuasaan semata.

"Jelas, bahwa UN memang persoalan politik, bukan masalah pendidikan, sehingga harus dilawan dengan persoalan politik juga," Jimmy Paat/Koalisi Pendidikan.

Penegasan itu disampaikan oleh Koalisi Pendidikan terkait sikap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sidang kabinet terbatas, Kamis (7/1/2010). Semula, Presiden SBY meminta Depdiknas agar tidak lagi menjadikan UN sebagai satu-satunya alat ukur dalam pendidikan dan menawarkan dua opsi, yaitu UN sebagai ukuran yang pertama tapi didukung oleh ujian ulang atau kembali ke model evaluasi belajar tahap akhir nasional (Ebtanas).

Roda ternyata berputar cepat, dan bahkan berbalik arah. Karena, Presiden SBY kemudian mendukung Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh untuk melanjutkan pelaksanaan UN dengan kata “disempurnakan”.

"Kesan pertama saya, Presiden SBY tidak benar-benar mendengar apa yang diharapkan masyarakat menyoal UN. Sudah 7 tahun UN diungkap, bahkan kami sampai bosan, dan mungkin juga media jenuh membahasnya, tapi nyatanya Presiden seperti tidak juga mendengar dengan benar," ujar Jimmy Paat seusai jumpa pers Pernyataan Sikap Koalisi Pendidikan "Perbaiki Pendidikan, Hentikan Ujian Nasional" di Jakarta, Jumat (8/1/2010).

Paat mengatakan, bahwa besar kemungkinan dalam rapat terbatas tersebut "bahasa" melanjutkan UN itu datang dari para staf Presiden, yaitu Mendiknas dan para stafnya.

"Jadi jelas di sini, bahwa UN memang persoalan politik, bukan masalah pendidikan. UN itu persoalan kekuasaaan saja, yang berarti harus dilawan dengan persoalan politik juga. Murid, guru dan orang tua harus bergerak," ujar Paat.

Ade Irawan, dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menambahkan, UN selama ini tak lebih dari tongkat estafet yang dulu dilepaskan atas kemauan Wapres Jusuf Kalla dan Mendiknas Bambang Sudibyo. Sudah saatnya, kata Ade, UN dihapuskan, terutama sebagai penentu kelulusan. 

"Karena UN mereduksi pendidikan. UN mengakibatkan anak kehilangan waktu berharga untuk belajar dalam arti sesungguhnya menjadi sekedar mengikuti latihan soal (drilling ) untuk mengejar skor ujian," ujar Ade.

RSS Feed
KEPALA SMA NEGERI 22 BANDUNG
image

Drs Adjat Sudrajat M.Si

0818217611


SMA negeri 22 Bandung Jl Rajamantri 17A BANDUNG
Saya Hanya Guru Sekolah Dasar
Saya Hanya Guru Sekolah Dasar

 

Daoed Joesoef
Tidak jarang saya didatangi oleh orang-orang yang memperkenalkan dirinya dengan ucapan: "Saya hanya guru sekolah dasar". Apa salahnya dengan jabatan guru SD? Seorang guru SD yang menjalankan profesinya dengan baik, dalam arti sesuai dengan tuntutan kerja keprofesian, adalah jauh lebih terhormat daripada seorang presiden yang tidak bisa memenuhi tuntutan-tuntutan tugas kepresidenannya dan lalu berusaha menutupi kekurangannya itu dengan kebohongan politik dan janji-janji palsu yang baru.

Kalau guru SD tersebut sebenarnya memang terpaksa melakukan kerja guru, karena dia merasa tidak mampu menjalankan kerja lain yang dianggapnya lebih terhormat dan bergaji lebih besar, dia juga tidak pantas bersikap sinis. Kalau dia sadar tidak sanggup meraih apa yang diinginkan, dia seharusnya menginginkan apa-apa yang disanggupinya.

Perubahan zaman membawa serta perkembangan spesialisasi dan perkembangan ini, pada gilirannya, semakin memperbesar jumlah jenis profesi. Walaupun begitu, masih tetap kelihatan, bahkan menjadi semakin jelas, jumlah asal dari pelipatgandaan yang tak terbendung dari jumlah jenis profesi tadi. Yaitu, bila kita mau menyederhanakan jumlah tersebut, kita bisa meredusirnya menjadi dua yang hakiki, demi menyadari signifikansi dan makna dari setiap jenis profesi. Kedua jenis profesi itu adalah, pertama, "guru", kedua "dan lain-lain". Dalam kategori profesi yang kedua itu termasuk: presiden, menteri, jenderal, direktur, insinyur, dokter, dan lain-lain. Semua jabatan ter-sebut tidak akan ada jika tidak ada "guru".

Maka, guru pantas disebut sebagai "pahlawan tanpa tanda jasa", karena seluruh permukaan bajunya tidak akan bisa menampung "bintang", kalau untuk setiap mahasiswa/siswa yang berhasil dibuatnya menjadi "orang", menjadi profesional yang tergolong pada profesi kategori kedua, perlu dinyatakan dengan satu tanda jasa.

Masalah melemahnya disiplin di kampus/sekolah berasal tidak hanya dari kekurangan dosen/guru, tetapi juga dari kegagalan sosial kita memberikan dosen/guru kemandirian yang cukup bagi penegakan otoritas dengan mudah. Setiap pemerintah di era reformasi menggalang usaha nasional untuk menaikkan gaji para tenaga pengajar dan mengangkat profesi guru dari lubang ketidakpedulian masyarakat. Namun, usaha untuk mendapatkan kembali respek dan martabat yang inheren dengan posisi guru tidak akan mudah dihasilkan oleh tambahan yang relatif cukup dari balas jasa (gaji, honor, dan lain-lain) atau oleh status sosial yang lebih tinggi.

Semua ini baru merupakan prasyarat yang diperlukan untuk menarik tenaga yang lebih kompeten ke profesi keguruan.

Namun, sikap masyarakat terhadap guru dan sikap guru terhadap profesinya sendiri akan menjadi faktor penentu. Bila orangtua mahasiswa/siswa betul-betul menanggapi dosen/guru dari anak-anaknya sebagai pendidik profesional dan tidak sekadar sebagai pegawai/pekerja pencari nafkah dan betul-betul mengajar anak-anaknya untuk menghormati dosen/guru sebagai orang tua kedua di kampus/sekolah, otoritas alami dari dosen/guru akan pulih kembali. Bila para dosen/guru menganggap dirinya sebagai tokoh penting di masyarakat dan bersikap sesuai dengan anggapan itu dengan penuh kebanggaan tanpa menyombongkan diri, mereka akan tetap mendapatkan respek alami dari anak-anak didiknya dan orangtua mereka.


Otoritas Guru

Respek alami itu datang dari jenis otoritas guru itu sendiri, dan sifat disiplin yang ditegakkannya melalui otoritas tersebut.

Setiap dosen/guru sebaiknya menyadari bahwa salah satu alasan penting dari otoritas dalam persekolahan adalah statusnya sebagai orang dewasa. Adalah Aristoteles yang menyatakan dengan kesahajaan seorang genius, bahwa pendidikan adalah suatu proses dari kedewasaan yang memberikan pelajaran kepada remaja. Biar bagaimanapun ada penghormatan alami, kalaupun bukan pemujaan, di kalangan anak-anak pada kedewasaan (terlepas dari kelanjutan usia). Walaupun orangtua mereka tidak mengatakan secara eksplisit supaya menghormati guru-gurunya, anak-anak ini secara intuitif mengetahui bahwa di sekolah mereka juga bergantung pada bimbingan dan kontrol orang-orang dewasa yang bisa juga berbeda dengan otoritas dari orangtuanya sendiri di rumah.

Sumber otoritas dosen/guru yang berasal dari kedewasaannya tentu tidak sama dengan otoritas orangtua di rumah, namun mudah dikaitkan satu sama lain. Agar menghasilkan bunyi, bertepuk memerlukan keterpaduan kerja dua tangan. Otoritas akan teguh bila anak dibiasakan patuh pada orangtua dan lalu mentransfer kebiasaan mematuhi orangtua tadi pada gurunya di sekolah. Anak-anak memerlukan panutan dan guru adalah tokoh yang (seharusnya) dapat memberikan itu di sekolah.

Berarti, perlu kita sadari bersama, demi perkembangan karakter dan budi pekerti anak yang terpuji, supaya orangtua bertindak sebagai guru kedua di rumah, sementara guru berperilaku sebagai orangtua kedua di sekolah melalui usaha pemantapan visi kedewasaan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Demikianlah, salah satu doktrin pendidikan yang tertua dan yang sampai sekarang masih berlaku adalah bahwa jenis disiplin yang terbaik adalah self discipline. Tugas guru pada setiap jenjang pendidikan adalah menciptakan tata tertib dan mengupayakan kepatuhan begitu rupa hingga tata tertib dan kepatuhan itu ditransfer dari luar forum ke dalam diri siswa.

Pada tahap awal, disiplin ini masih dibenarkan berupa tata tertib fisik. Di tingkat berikutnya, disiplin diwujudkan dengan jalan lebih canggih. Jika para siswa tanggap secara mental/intelektual dan berangsur-angsur menata pelajaran yang dipelajari ke dalam pola pengetahuan mereka sebelumnya, guru mereka dapat dikatakan menerapkan disiplin yang baik. Pada tingkat yang lebih tinggi lagi, disiplin yang baik berarti "belajar bagaimana belajar".

Yang juga perlu direnungi oleh para dosen/guru adalah kekuatan dalam (inner power) yang membuat siswa patuh tanpa kekerasan atau paksaan, begitu rupa hingga kekuatan itu pindah secara berangsur-angsur dari pendidik ke anak didik. Sebab, hal inilah yang merupakan rahasia dari pengajaran yang efektif, tidak hanya mengenai mata pelajaran, tetapi juga semua nilai yang diniscayakan bagi kehidupan manusia yang merdeka dan beradab. Orang yang dapat berbicara dengan otoritas adalah seorang guru alami walaupun jabatan formalnya bukan guru.

Otoritas, kedewasaan, bisa saja berasal dari banyak sumber, namun dampaknya pada kita tetap tunggal. Bila ia tidak ada tidak akan ada pembentukan otonomi secara riil dan semua pengajaran akan menjadi sia-sia belaka. Kemauan untuk mematuhi dan kehendak untuk membuat kepatuhan perlu sama-sama dipelajari. Selama kita tidak menemukan otoritas pada diri orang lain sebagai kekuatan yang mendorong pengilhaman kita untuk menundukkan impuls, selama itu pula kita tidak akan menemukan otoritas tersebut dalam diri kita.

Seorang guru bisa saja berupa seorang yang tenang, namun tetap dipatuhi, dia bisa mendominasi tanpa membentak. Kekuatan moralnya begitu rupa hingga para siswanya tidak bisa mengelakkannya. Namun, begitu seorang guru tidak lagi menarik selaku pribadi bagi para siswanya, dia tidak bisa lagi berfungsi sebagai panutan moral mereka. Jika kekuatan dalamnya tidak berkembang lagi, para siswanya akan mengejarnya dan pasti melampauinya. Kemungkinan seperti itu ada, lebih-lebih dalam situasi sekarang, di mana jaringan informasi dan teknik komunikasi berkembang pesat.


Guru Sejati

Secara alami tidak ada guru yang tetap lebih "dewasa" daripada para siswanya, walaupun jarak umur alami tetap sama. Dia sudah menjalankan tugasnya dengan sempurna bila sudah mengantarkan para siswanya melampaui satu tahap dari perjalanan panjang ke arah pertumbuhan kematangan, kedewasaan, dan penguasaan diri. Dan guru yang baik memang tidak akan mengharapkan lebih dari itu, karena dia menyadari bahwa dia hanya merupakan means dan tidak menginginkan anak didiknya menjadi duplikat dari nilai-nilainya sendiri. Otoritas sejati dalam pembelajaran adalah selalu berusaha membuatnya tidak diperlukan lagi. Guru sejati adalah orang yang mengarahkan kita untuk jauh melampaui dirinya sendiri.

Anak-anak kini terbiasa meninggalkan guru tanpa merasa berutang budi, karena orangtua dan masyarakat juga berbuat demikian. Menyanyikan himne saja sebagai tanda terima kasih kepada guru sudah ditanggapi dengan sinis. Kalau kita kelak mengalami perubahan yang tidak menguntungkan dalam jabatan/kedudukan, kita baru teringat kepada guru sebagai orang yang memungkinkan kita bisa bertahan. Kekuatan moral yang dibinanya dalam pembentukan karakter kita melalui keteladanannya mungkin bisa membantu pencitraan kita sebagai orang yang pantas diteladani dalam menghadapi situasi yang serba sulit.

Mendidik manusia adalah kiat dari segala kiat, karena dia adalah yang paling kompleks dan paling misterius dari semua makhluk ciptaan Tuhan. Maka, orang yang merasa terpanggil untuk melaksanakan tugas pendidikan jangan pernah lupa berfilosofi, yaitu kiat mengajukan pertanyaan yang sederhana, tetapi memerlukan jawaban yang serba kompleks. Tidak perlu ragu-ragu berbuat demikian karena mengajukan pertanyaan merupakan kebaktian dari nalar.


Penulis adalah alumnus Universite Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne

LOKASI SMA N 22 BANDUNG

Jl. Rajamantri 17 A Buah, Kecamatan Lengkong Kota Bandung

STATUS SEKOLA

SMA Negeri 22 Bandung berstatus Sekolah Negeri dengan Akreditasi "A"

DAFTAR GURU

1, DRS. DEDI CRIS

SLINK

MKKS KOTA BANDUNG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MKKS SMA  KOTA  BANDUNG

 

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Bahwa sesungguhnya Kepala Sekolah adalah jiwa dari suatu sekolah yang memiliki peran sentral dan strategis dalam melakukan perubahan-perubahan yang kreatif dan inovatif dalam  pengelolaan sekolah yang efektif dan professional. Oleh sebab itu, maka  kemampuan Profesionalitas kepala sekolah harus terus ditingkatkan

Dan Perjuangan untuk meningkatkan kemampuan Profesionalitas Kepala Sekolah mutlak harus dilakukan guna meningkatkan kualitas hasil belajar anak didik, agar  memiliki kemampuan kompetitif dan komparatif dalam persaingan global.

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Mahaesa dan didorong oleh keinginan luhur untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia melalui proses pembelajaran, maka perlu ada kerjasama yang sinergis, dinamis dan harmonis antara kepala sekolah dengan kepala sekolah antara guru dengan guru dan antara pengawas dengan pengawas serta jalinan hubungan fungsional antara  Pengawas, Kepala sekolah, guru yang didukung oleh Kebijakan-Kebijakan Dinas  Pendidikan yang proporsional dan profesional.

Kemudian dari pada itu, untuk mengembangkan kerjasama antar kepala sekolah yang sinergis, dinamis dan harmonis serta untuk meningkatkan profesionalitas kepala sekolah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya (TUPOKSI )  perlu dibentuk suatu wadah atau asosiasi yang diberi nama “Musyawarah Kerja Kepala Sekolah”.

 

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

 

Pasal 1

(1) Organisasi ini bernama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, disingkat    MKKS 

(2)  MKKS SMA Kota Bandung di dirikan pada Hari Senin tanggal 30 Desember Tahun 2002 melalui rapat para Kepala Sekolah  bertempat di SMA Negeri 3 Bandung

(3)  MKKS berekedudukan di Kota Bandung

 

BAB II

DASAR, AZAZ, TUJUAN

 

Pasal 3

MKKS SMA Kota Bandung Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berazaskan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.

Pasal 4

MKKS SMA Kota Bandung bertujuan :

(1)      Mengembangkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah sebagai forum komunikasi, konsultasi dan kerjasama secara kekeluargaan  guna meningkatkan layanan  yang prima kepada stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan.

(2)      Memperluas wawasan dan pengetahuan kepala sekolah dalam upaya membantun sekolah yang efektif dalam konteks MPMBS

(3)      Mengembangkan kepemimpinan kepala sekolah dengan mengimplementasi School Reform dan classroom reform dalam konteks MPMBS.

(4)      Meningkatkan mutu sekolah dengan meningkatkan kinerja kepala sekolah sebagai ujung tombak terjadinya perubahan di sekolah (chool reform).

(5)      Mewujudkan sekolah yang efektif dengan memanfaatkan sumber belajar yang dimiliki sekolah secara maksimal

(6)      Mengembangkan kultur sekolah yang kondusif yaitu sekolah sebagai tempat sumber belajar yang menyenangkan bagi anak didik dari aspek fisik maupun psikologis

(7)      Meningkatkan peran serta masyarakat dan semua stakeholder dalam meningkatkan mutu sekolah

BAB III

KEGIATAN

Pasal 5

(1)         Merencanakan dan melaksanakan school reform dan class reform dalam konteks MPMBS

(2)         Membahas pelaksanaan school review dengan menggunakan instrumen akreditasi sekolah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan

(3)         Mengembangkan sistem evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen sekolah dan melakukan evaluasi

(4)         Identifikasi implikasi pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi terhadap manajemen sekolah

(5)         Pengembangan manajemen sekolah dengan konteks MPMBS, Pengembangan kultur sekolah yang kondusif dan memotivasi siswa, Pengembangan hubungan sinergis dengan masyarakat

(6)         Merencanakan dan melaksanakan ujian nasional dan dapat mengatasi permasalahan yang akan timbul pada tahap proses kelulusan

(7)         Menyusun strategi pelaksanaan pengembangan profesionalisme guru termasuk peningkatan kualifikasi guru, baik melalui diklat maupun pendidikan jalur program strata

(8)         Maksimalisasi pemanfaatan sumber balajar yang ada

(9)         Pengembangan program inovasi dan kreativitas siswa serta program pemberantasan narkoba di sekolah

(10)     Penggalangan inovasi pemikiran dalam meningkatkan mutu sekolah baik substansi manajerial maupun pendanaan dengan melibatkan komite sekolah

(11)     Menyelenggarakan action research melalui mini studi pada level sekolah

(12)     Mengembangkan model pelayanan pendidikan bermutu bekerja sama dengan masyarakat, dll

(13)     Mengembangkan pembelajaran  melalui internet (website)

(14)     Mengembangkan sistem administrasi sekolah melalui jaringan internet, misalnya : surat menyurat, buku induk siswa, keuangan dan sebagainya.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Keanggotaan MKKS  SMA terdiri dari :

1.      Anggota biasa

2.      Anggota kehormatan


Pasal 7

1.      Anggota Biasa adalah Kepala  SMA Negeri dan Swasta

2.      Anggota Kehormatan ialah pejabat dalam lingkungan Dinas Pendidikan yang secara struktural ada hubungannya dalam kedinasan

Pasal 8

1.      Anggota Biasa berhenti karena :

a.       Alih tugas jabatan dalam lingkungan Dinas Pendidikan ataupun Departemen

b.      Selesai masa tugas sebagai Kepala Sekolah / Pensiun

c.       Meninggal dunia

 

2.      Anggota Kehormatan berhenti karena :

a.       Menjalani mutasi jabatan yang sesuai dengan kedinasan

b.      Menjalani masa pensiun

c.       Meninggal dunia

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Hak dan kewajiban yang timbul karena keanggotaan dalam MKKS dilaksanakan oleh anggota yang bersangkutan.

Pasal 10

1.      Anggota biasa mempunyai hak mengeluarkan pendapat, hak memilih dan dipilih

2.      Anggota biasa mempunyai hak untuk memperoleh santunan sakit, pensiun dan meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku

3.      Anggota kehormatan mempunyai hak mengeluarkan pendapat, tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih

4.      Anggota kehormatan tidak mempunyai hak untuk menerima santunan.


 

Pasal 11

(1)        Tiap anggota wajib menjungjung tinggi dasar dan azas MKKS dan berusaha melaksanakan program MKKS, tunduk kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MKKS

(2)        Tiap anggota wajib menghadiri pertemuan / rapat anggota serta berperan secara aktif dalam program yang direncanakan oleh MKKS

(3)        Tiap anggota ikut secara aktif melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MKKS

(4)        Tiap anggota senantiasa menjaga dan mewujudkan rasa kekeluargaan dan persatuan antara anggota dan pengurus MKKS

(5)        Tiap anggota wajib membayar iuran anggota

 

BAB VI

PENGURUS

Pasal 12

1.      Ketua MKKS dipilih dalam rapat anggota MKKS dilantik dan disyahkan oleh Kepala Dinas

2.      Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari :

a.       Seorang ketua

b.      Seorang wakil ketua

c.       Seorang sekretaris

d.      Seorang wakil sekretaris

e.       Seorang bendahara

f.       Seorang wakil bendahara

3.      Pengurus memimpin dan mewakili MKKS ke dalam dan ke luar

4.      Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota bidang merupakan pengurus harian yang melaksanakan tugas organisasi sehari-hari

5. Ketua, Sekretaris dan Bendahara MKKS tidak merangkap Ketua, Sekretaris dan bendahara K3S

 

Pasal 13

1.      Masa bakti Pengurus MKKS selama  3 tahun

2.      Setelah masa bakti habis, dilaksanakan pemilihan pengurus baru

3.       Pengurus lama dapat dipilih kembali dalam kepengurusan  baru Selama pengurus baru belum terbentuk, pengurus lama tetap menjalankan tugasnya.

 

BAB VII

Pasal 14

1.      Rapat terdiri dari :

a.       Rapat Anggota Paripurna

b.      Rapat Pengurus Paripurna

c.       Rapat Pengurus Harian

2.      Rapat Anggota Paripurna sekurang-kurangnya diselenggarakan 2 kalii setahun

3.      Rapat pengurus Paripurna diadakan sekurang-kurangnya 4 kalii setahun

4.      Rapat pengurus harian diadakan 2 bulan sekali dan dilaksanakan  sewaktu-waktu apabila ada hal-hal yang penting

 

Pasal 15

1.      Kekuasaan tertinggi MKKS terletak pada Rapat Anggota Paripurna

2.      Rapat Anggota memilih pengurus MKKS

 

Pasal 16

1.      Rapat Anggora Paripurna dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah  dari jumlah anggota tambah satu.

2.      Bila dalam Rapat Paripurna jumlah anggota yang hadir tidak mencapaii sebagaimana yang tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal 1 maka rapat ditunda selama 2 (dua) x 30 (tiga puluh) menit dan apabila sampaii waktu yang ditentukan tidak terpenuhi maka rapat dianggap sah.

 

 

Pasal 17

Keputusan rapat diambil secara musyawarah dan mufakat, jika tidak berhasil ditempuh dengan jalan pemungutan suara.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 18

Dana MKKS diperoleh dari :

a.       Iuran Anggota pengembangan profesi Kepala Sekolah

b.      Simpanan Sukarela

c.       Sumbangan tidak mengikat

d.      Usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 19

Pengurus mempertanggungjawabkan penerimaan pengelolaan keuangan kepada anggota.

 

Pasal 20

Sekuruh keuangan MKKS digunakan untuk :

a.       Kegiatan administrasi

b.      Kegiatan pemberian santunan anggota

c.       Kegiatan studi banding, seminar, simposium dan lokakarya

d.      Kegiatan olah raga, rekreasi dan kreasi

 

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 21

1.        Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), hanya dapat dibubarkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

2.        Dalam hal sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini maka kekayaan MKKS diserahkan kepada tim yang dibentuk untuk menangani kekayaan tersebut dan dikembalikan kepada anggota sesuai peraturan yang ditentukan

 

BAB X

PENUTUP

 

1.       Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

2.       Anggaran Rumah Tangga disusun oleh Pengurus Harian melalui tim yang dibentuk oleh menyusunnya.


ANGGARAN RUMAH TANGGA MKKS

BAB I

PENGERTIAN ISTILAH UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan :

1.      MKKS  SMA selanjutnya disebut MKKS

2.      Ketua MKKS selanjutnya disebut Ketua

3.      Anggota Biasa :

Kepala  SMA Negeri dan Swasta yang mewakili sekolahnya masing-masing.

4.      Anggota Kehormatan :

Kepala Dinas, Kasubdin dan Dewan Pendidikan

5.      Pengurus

Pengurus MKKS lengkap  terdiri dari pengurus harian

6.      Pengurus Harian MKKS

Pengurus MKKS  terdiri dari Ketua ,  Wakil Ketua, Sekretaris ,Wakill Sekretaris, Bendahara , Wakil Bendahara dan anggota bidang.

7.      Rapat Paripurna

Rapat Anggota lengkap

8.      Rapat Pengurus

Rapat pengurus harian

9.      Rapat Pengurus Harian

Rapat para Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota bidang

 

BAB I

PENGERTIAN ISTILAH UMUM

Pasal 2

1.      Pengurus MKKS merupakan gabungan kepala sekolah negeri dan swasta

2.      Pengangkatan anggota kehormatan harus ditetapkan dengan surat keputusan yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris


Pasal 3

Anggota biasa dan anggota kehormatan mengajukan saran-saran yang konkret dan konstruktif guna kelancaran pelaksanaan program kegiatan MKKS.

Pasal 4

1.      Anggota biasa, anggota kehormatan dapat memberikan sumbangan demi kemajuan MKKS

2.      Anggota kehormatan dibebaskan dari iuran anggota bulanan

3.      Anggota  MKKS  seseorang dapat dicabut/ dinyatakan tidak berlaku apabila :

a.       Sesuai dengan Bab IV pasal 8, selesai masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah/ pensiun, alih tugas jabatan di lingkungan Dinas

b.      Karena yang bersangkutan melanggar hukum

4.      Setiap anggota wajib membayar iuran anggota sejak menjabat sebagai Kepala Sekolah

BAB III

PENGURUS MKKS

Pasal 5

Susunan lengkap pengurus terdiri dari  ketua,  wakil ketua, sekretaris ,  wakil sekretaris, bendahara , wakil bendahara, anggota bidang, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1.      Ketua

Ketua bertugas memimpin rapat anggota lengkap, rapat pengurus harian, rapat pengurus lengkap, mengambil keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam keadaan darurat.

2.      Wakil Ketua

Wakil ketua bertugas  mewakili ketua dalam memimpin rapat bila ketua berhalangan hadir.

3.      Sekretaris Umum

Sekretaris umum mengadministrasikan aktivitas yang terdiri dari :

a.       Data anggota

b.      Membuat undangan rapat

c.       Membuat notulen rapat

d.      Menyampaikan hasil rapat kepada anggota

e.       Mengarsipkan surat-surat masuk

f.       Membuat dokumentasi hal-hal penting yang berhubungan dengan MKKS

4.      Wakil Sekretaris

Wakil sekretaris membantu sekretaris umum dalam melaksanakan tugas organisasi.

5.      Bendahara Umum

Bendahara umum mengelola seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan MKKS serta mempertanggung jawabannya.

6.      Wakil Bendahara

Wakil bendahara membantu kegiatan bendahara umum

7.      Anggota Bidang

Anggota bidang membantu kelancaran kegiatan MKKS khususnya dibidang kegiatan olah raga.

Pasal 6

Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris, Bendahara Umum, Wakil Bendahara dan Anggota Bidang merupakan pengurus harian MKKS melaksanakan pekerjaan pengurus sehari-hari.

Pasal 7

1.       Apabila seorang anggota pengurus berhenti sebelum berakhir masa kepengurusannya, maka rapat pengurus haris dapat menunjuk penggantinya.

2.       Penunjukan tersebut harus dimintakan pengesahan kepada rapat anggota paripurna.

Pasal 8

1.      Untuk menyiapkan pengurus harian yang baru, pengurus MKKS harian dapat membentuk panitia pencalonan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang menyusun daftar para calon formatur, yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang menyusun daftar para calon formatur, yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang untuk masa jabatan yang akan datang.

2.      Penunjukan untuk menjadi formatur harus ada kesediaan/ kesanggupan dari anggota yang dicalonkan

3.      Daftar nama para calon formatur harus dikirimkan kepada ketua


 

Pasal 9

1.      Pemilihan formatur dilaksanakan dalam rapat pengurus lengkap

2.      Penyusunan dan pembagian tugas pengurus harian diserahkan kepada formatur

3.      Susunan pengurus MKKS harian yang telah disusun oleh formatur disahkan dalam rapat anggota lengkap

BAB IV

RAPAT

Pasal 10

1.      Rapat Pengurus MKKS dan Rapat Pengurus MKKS lengkap dapat diadakan setiap saat jika dianggap perlu

2.      Sekurang-kurangnya rapat pengurus MKKS harian 1 bulan sekali

3.      Rapat pengurus lengkap sekurang-kurangnya 4 kali setahun

4.      Rapat anggota lengkap sekurang-kurangnya 2 kali setahun

5.      Rapat anggota luar biasa dapat diadakan bila :

a.       Dipandang perlu oleh pengurus MKKS

b.      Diusulkan oleh lebih dari separuh anggota

c.       Setiap anggota mempunyai 1 (satu) suara

 

Pasal 11

1.      Rapat pemungutan suara untuk menentukan formatur dilakukan dengan tertulis, kecuali yang bersifat aklamasi, sedang hal-hal tertentu dapat dengan cara lisan

2.      Apabila jumlah suara yang setuju sama dengan jumlah suara yang tidak setuju maka ketua mengambil keputusan secara bijaksana

BAB V

KEGIATAN

Pasal 12

1.        Pengurus harian menyusun suatu program kegiatan selama masa kepengurusan MKKS

2.        Program kegiatan meliputi :

a.       Merencanakan dan melaksanakan school reform dan classroom reform dalam konteks MPMBS

b.      Membahas pelaksanaan school review dengan menggunakan instrumen akreditasi sekolah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan sekolah

c.       Mengembangkan sistem evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen sekolah dan melakukan evaluasi diri (self assesment)

d.      Identifikasi implikasi pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi terhadap manajemen sekolah

e.       Pengembangan manajemen sekolah dengan konteks MPMBS, pengembangan kultur sekolah yang kondusif dan memotivasi belajar siswa, pengembangan hubungan sinergis dengan masyarakat

f.       Merencanakan dan melaksanakan ujian nasional dan dapat mengatasi permasalahan yang akan timbul pada tahap proses kelulusan

g.      Menyusun strategi pelaksanaan pengembangan profesionalisme guru termasuk peningkatan kualifikasi guru, baik melalui diklat maupun pendidikan jalur program strata

h.      Memaksimalisasi pemanfaatan sumber belajar yang ada

i.        Pengembangan program inovasi dan kreatifitas siswa serta program pemberantasan narkoba di sekolah “say no to narkoba”

j.        Penggalan inovasi pemikiran dalam meningkatkan mutu sekolah baik substansi manajerial maupun pendanaan dengan melibatkan komite sekolah dan masyarakat

k.      Menyelenggarakan action research melalui mini studi pada level sekolah

l.        Mengembangkan model pelayanan pendidikan bermutu bekerja sama dengan masyarakat, dll

m.    Mengembangkan pembelajaran IPA dan IPS melalui internet (website)

n.      Mengembangkan administrasi sekolah melalui jaringan internet, misalnya : surat menyurat, buku induk siswa, keuangan dan sebagainya.


 

Pasal 13

1.       Dalam rangka menyusun program MKKS ini, pengurus harian dapat membentuk panitia/ tim kecil

2.       Tim kecil dibentuk sekurang-kurangnya 3 orang anggota yang dapat menjabarkan yang tercantum dalam ayat 2 pasal 9 bab ini kedalam suatu program


Lampiran I

SUSUNAN PENGURUS MKKS SMA KOTA BANDUNG

 

1.      KETUA                            :  Drs. Ajat Sudrajat, M Si.

2.      Wakil Ketua 1                  :  Drs. H. Jumdiat Marzuki, MM

3.      Wakil Ketua 2                  :  Drs. H. Subandi, M M Pd.

4.      Sekretaris                          :  Teddy Hidayat, S Pd, M MPd.

5.      Wakil Sekretaris 1            :  Drs. Wardoyo, M MPd.

6.      Wakil Sekretaris 2            :  Drs. Imam Santoso, M Pd.

7.      Bendahara                                    :  Dra. Hj. Emi Yuliati, M Pd.

8.      Wakil Bendahara              :  Drs. Budi Hastuti

9.      Bidang-bidang

1.      Pengembangan Sumberdaya Manusia

a.       Koordinator  :  Drs. H. Encang, M Pd.

b.      Anggota :      1.  Drs. H. Cucu Saputra, M MPd.

                                        2.  Drs. Nanang Krisnayadi< M M Pd.

                                        3.  Drs. Madrasi

                                        4.  Drs. H. Lili Asmili

2.      Manajemen Sekolah

a.       Koordinator  :  Drs. Toni Sutisna, M Pd.

b.      Anggota :     1.  Drs. Ujang Sutiana, M M Pd.

   2.  Juli Wahyu P, S Pd, M Si.

   3.  Drs. Usman, M Si.

   4.  Dra. Diana Dwi

3.  Penelitian dan Pengembangan

a.       Koordinator  : Drs. H. Djedje Djaenudin

b.      Anggota :     1.  Dra. Dian Peniasiani, M Ed.

                                       2.  Drs. Tatang Suryana

   3.  Dra. Meriati

   4.  Iwan Tedjakusuma, SH.

 

4.  Hubungan Masyarakat dan Kemitraan

a.  Koordinator   :  Drs. Dhana Suryana Yasin

 

b. Anggota :       1.  Drs. Ir. Syahromi, S.Sos

   2.  Dra. Ria Ratinah, M Ed.

   3.  Drs. Wahyudin

            4.  M Sanusi Idris, SE.


 

 

 

 

ANGGARAN DASAR DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS)

SMA KOTA BANDUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alamat Sekretariat :

SMA NEGERI 22 BANDUNG

Jl. Rajamantri Kulon No. 17, Tlp. (022) 7302769 Bandung

 

 

Thu, 13 Aug 2009 @12:32


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 3+1+4

Copyright © 2014 PT SITEKNO · All Rights Reserved